JAKARTA — Pelaku usaha farmasi butuh kepastian pembayaran obat yang masuk dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini banyak tertunggak, karena dikhawatirkan dapat mengganggu kegiatan produksi obatDirektur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) Darojatun Sanusi khawatir masih banyaknya obat yang belum lunas dibayar oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit akan mengganggu aliran kas perusahaan farmasi sehingga menghambat ketersediaan obat. Dia menuturkan, besaran tunggakan bisa lebih dari Rp15 miliar untuk satu perusahaan dengan jang- ka waktu penunggakan lebih dari 4 bulan. “Sampai mana tanggung jawab pembayaran tertunggak yang makin lama makin besar. Kami jadi bingung. Kami bisa saja ikut e-katalog tapi begitu tidak dibayarkan, bagaimana industri farmasi terus mensuplai tanpa ada hasil usaha yang lalu,” ujarnya kepada Bisnis , Kamis (22/12).

Pihaknya sedang mengumpulkan data obat yang belum dibayar dalam jangka waktu paling lambat 45 hari agar bisa disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Engko Sosialine mengatakan salah satu solusi dalam menanggulangi seretnya pembiayaan obat JKN adalah dengan menggunakan sistem e-monev atau monitoring dan evaluasi.

Adapun rencana peluncuran e-monev masih menunggu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. E-monev berguna untuk memantau pemesanan obat oleh rumah sakit sehingga ketersediaan obat dapat terjaga. “Kami selalu fasilitasi kalau ada keluhan akan sampaikan kepada unit yang membawahi rumah sakit agar jalan dan  dibayar. Dengan e-monev akan kelihatan apakah sudah bayar atau belum,” katanya.

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menjelaskankan strategi agar proses e-katalog menjadi lebih baik adalah pertama rencana kebutuhan obat (RKO) mesti diperbaiki.

PENGHEMATAN

Dengan RKO yang akurat, dia memperkirakan industri bisa melakukan penghematan sebesar 30% untuk memproduksi obat. Kedua , industri harus konsisten membuat perencanaan produksi yang bagus. Ketiga , fasilitas kesehatan harus mengkonsumsi obat yang sudah tersedia di e-katalog dan tidak terganggu oleh iming-iming obat di luar JKN yang lebih murah. Sementara itu, menurut Engko, perubahan dalam RKO mungkin terjadi karena jumlah penyakit yang muncul dalam suatu kurun waktu tidak akan selalu sama sehingga kebutuhan bisa terus berubah. “Kami menambah sekian obat apakah itu menggugurkan sekian ratus obat yang sudah kami kasih. Sekarang musin hujan angin di Dompu yang sudah punya RKO, tapi dengan kasus begitu apakah tidak boleh ada perubahan RKO, kan boleh karena RKO ada forecast ,” ujarnya. Dia menjelaskan perhitungan RKO didasarkan dalam jangka waktu 18 bulan yang terdiri dari 12 bulan untuk kebutuhan, 3 bulan untuk buffer atau cadangan, dan 3 bulan sisanya digunakan untuk kebutuhan tahun depan.

Adapun industri paling tidak membutuhkan waktu selama 3 bulan untuk mempersiapkan pesanan sebelum pemenang tender tayang di e-katalog. “ Buffer dibutuhkan ketika ada bencana, kalau ada delay di pengadaan kan sudah kami spare 3 bulan,” katanya Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Farmasi (GP Farmasi) Darojatun Sanusi khawatir masih banyaknya obat yang belum lunas dibayar oleh fasilitas kesehatan seperti rumah sakit akan mengganggu aliran kas perusahaan farmasi sehingga menghambat ketersediaan obat.

Dia menuturkan, besaran tunggakan bisa lebih dari Rp15 miliar untuk satu perusahaan dengan jangka waktu penunggakan lebih dari 4 bulan. “Sampai mana tanggung jawab pembayaran tertunggak yang makin lama makin besar. Kami jadi bingung. Kami bisa saja ikut e-katalog tapi begitu tidak dibayarkan, bagaimana industri farmasi terus mensuplai tanpa ada hasil usaha yang lalu,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (22/12).

Pihaknya sedang mengumpulkan data obat yang belum dibayar dalam jangka waktu paling lambat 45 hari agar bisa disampaikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Engko Sosialine mengatakan salah satu solusi dalam menanggulangi seretnya pembiayaan obat JKN adalah dengan menggunakan sistem e-monev atau monitoring dan evaluasi.

 

Adapun rencana peluncuran e-monev masih menunggu Lembaga Kebi jakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. E-monev berguna untuk memantau pemesanan obat oleh rumah sakit sehingga ketersediaan obat dapat terjaga. “Kami selalu fasilitasi kalau ada keluhan akan sampaikan kepada unit yang membawahi rumah sakit agar jalan dan dibayar. Dengan e-monev akan kelihatan apakah sudah bayar atau belum,” katanya.