Bisnis.com, JAKARTA—Pengusaha sektor farmasi masih mengandalkan anggaran belanja kesehatan pemerintah untuk pengadaan obat dari program Jaminan Kesehatan Nasional. “Pengadaan obat itu sangat bergantung kepada anggaran belanja kesehatan pemerintah. Kalau belanja pengadaan obatnya meningkat, tentu dampaknya bagi pertumbuhan farmasi akan sangat signifikan,” ujar Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Dorojatun Sanusi kepada Bisnis, Senin (21/8).

Sebelumnya, pemerintah memastikan porsi belanja kesehatan pada 2018 sebesar 5% dari total belanja negara. Alokasi belanja kesehatan di dalam postur APBN 2018 senilai Rp110,2 triliun. Alokasi belanja Kementerian Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional mencapai Rp25,5triliun. Hanya saja, pengusaha farmasi berharap pemerintah memperbaiki pola lelang pengadaan obat yang selalu kurang dipersiapkan dengan baik. Menurutnya, tender pengadaan obat untuk program JKN selalu dilakukan pada awal tahun berjalan. Padahal, pabrikan farmasi memerlukan masa persiapan sekurang-kurangnya tiga bulan mulai dari proses pengadaan bahan baku, produksi, sampai tahapan distribusi. “Maka kami tentu inginnya pengadaan obat 2018 sudah bisa dilakukan tender dini mulai Agustus—September tahun ini. Supaya mulai Januari obatnya sudah bisa langsung dipasok,” ujarnya.

Menurutnya, pabrikan farmasi selalu menemui kendala dalam memenuhi tenggat permintaan pemerintah. Sebab lelang pengadaan obat tahunan baru dieksekusi pada masa awal tahun. Sementara itu, pabrikan memerlukan periode untuk mengatur stok bahan baku sampai menyelesaikan proses produksi. “Itu butuh proses yang luar biasa panjang. Ketepatan jadi kunci, maka perlu pola perbaikan dalam proses lelang tahunannya,”ujar dia.

Umumnya, pengadaan obat program JKN baru bisa didistribusikan secara efektif mulai kuartal kedua tahun berjalan. Padahal resiko tersebut bisa dimitigasi dengan melakukan tender dini pada tahun sebelumnya. “Bahan baku kita kan masih impor semua, sementara permintaan pemerintah dari JKN itu sangat masif dan sangat bervariasi,” ujarnya. Dorojatun optimistis pasar farmasi domestik pada tahun ini dapat tetap tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 7%—8%. Pada kuartal kedua 2017 sektor industri kimia dan farmasi mencatatkan petumbuhan sebesar 7,38%. Sementara pasar penjualan farmasi domestik diperkirakan mencapai Rp70triliun.

Pertumbuhan investasi pada sektor kimia dan farmasi cenderung melambat bila dibandingkan tahun lalu. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat investasi domestik sektor industri tersebut senilai Rp6,11 triliun pada semester pertama 2017. Nilai investasi itu melandai 32% dibandingkan penanaman modal dalam negeri sektor yang sama pada semester pertama tahun lalu senilai Rp9,05 triliun. Sementara itu investasi asing pada sektor kimia dan farmasi semester pertama 2017 tercatat senilai US$1,28 miliar. Realisasi investasi asing itu melambat 16% dibanding periode yang sama tahun lalu senilai US$1,54 miliar.

 

Dorojatun menyatakan pemerintah perlu mengedepankn kebijakan yang berpihak kepada investor. Sebab produsen farmasi selalu terkendala dengan ketersediaan bahan baku lokal. “Kalau bisa pemerintah itu mendorong kebijakan yang mengundang investor farmasi hulu masuk ke sini, karena sekarang itu bisa dibilang tidak ada yang mau pasok bahan baku lokal,” ujarnya.