Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat produksi industri manufaktur besar dan sedang pada tahun 2016 naik 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Industri farmasi nasional (produk obat kimia dan tradisional) menyumbang kenaikan terbesar dalam mendorong kenaikan produksi manufaktur tersebut, yakni dengan mencatatkan kenaikan produksi sebesar 8,01 persen.

Jakarta, PMMC News - Tingginya angka pertumbuhan tersebut juga didukung oleh program pemerintah yang terkait dengan dunia kesehatan. Salah satunya adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang dimotori oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Menurut Ketua Umum Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) F. Tirto Kusnadi, BPJS  merupakan program pemerintah yang harus didukung oleh kalangan industri farmasi. Program ini sekaligus menjadi media bagi pemerintah dan para industri farmasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang pada masyarakat, melalui sediaan obat. “Dari tahun ke tahun, kebutuhan penyediaan obat untuk kepentingan BPJS semakin meningkat. Apalagi nanti pada tahun 2019 BPJS akan menjaring 250 juta rakyat Indonesia untuk menjadi peserta BPJS,” ungkapnya. Menurut Tirto, pemerintah terlalu cepat menerapkan ketentuan dan peraturan  yang grade-nya makin tinggi. Sementara masih banyak industri farmasi yang belum mampu. Peningkatan grade itu hanya bisa dinikmati oleh beberapa  industri tertentu saja, khususnya yang sudah bisa ekspor produknya. Ketua Umum GP Farmasi Indonesia ini mencontohkan, peraturan yang terkait dengan GMP (Good Manufactur Practice) yang penerapannya menggunakan standar PICs . Aturan ini masih menjadi kendala tersendiri bagi industri farmasi yang belum mampu mengikuti. “Jujur saya katakan, bagi indusri farmasi ini sangat berat. Tetapi bagi pihak pemerintah sebagai pembeli untuk kepentingan BPJS lebih menuntungkan. Karena dengan uang yang sama mereka akan mendapatkan obat yang lebih banyak,” ungkapnya.

Beda Pandangan

Untuk mengurangi kegalauan para pelaku industri farmasi, diharapkan pemerintah (sebagai penyelanggara e-catalog) bisa berdialog dengan para pelaku industri farmasi, agar hal-hal yang menurut pelaku industri farmasi masih kurang etis bisa dieliminir. Salah satunya, penawaran dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah yang ujung-ujungnya meminta diturunkan lagi harga obat.

Menurut Tirto, GP Farmasi sudah melakukan berbagai upaya untuk berdialog dengan penyelenggara e-catalog, namun hingga sekarang belum ada respon dari pemerintah. “Jujur saja, kami sudah berkali-kali mengirimkan surat, namun sampai sekarang belum juga direspon,” ujarnya. Ketua Umum GP Farmasi ini menduga, mungkin saja pihak LKPP tidak merasa perlu berdialog, sehingga harapan pra pelaku industri farmasi untuk mencari solusi tidak pernah terwujud sampai sekarang.

 

“Menurut saya, LKPP perlu melakukan koreksi untuk masalah ini. Kalau hal ini tak dilakukan, maka kami sebagai pihak swasta paling hanya bisa menerima begini-begini saja,” katanya. Tirto juga menengaskan, para pelaku industri farmasi tidak alergi dengan e-catalog, akan tetapi pelaksanaan BPJS juga harus bijaksana. Harga obat jangan terlalu ditekan, sehingga margin yang didapat industri farmasi sangat minim. Apa yang dirasakan para pelaku industri berbeda dengan yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Maura Linda Sitanggang. Menurutnya, masalah e-catalaog saat ini kondisinya semakin baik. Sekarang e-catalog memasuki tahun ketiga, dan sekarang ada perubahan besar-besaran. “Kalau dulu kita melakukan transaksi antara pembeli dengan distributor, sekarang antara pembeli dengan manufaktur. Dengan demikian kita sudah memotong satu mata rantai pemasaran.  Bisanya transaksi di ribuan rumah sakit, sekarang hanya satu di LKPP, jadi rumah sakit tinggal membeli,” ujar Maura Linda. (A. Kholis)