Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memprediksikan industri farmasi akan berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Karena itu perlu ada ketersediaan bahan baku dan penguasaan teknologi agar dapat menghasilkan produk-produk dengan inovasi baru dan bernilai tambah tinggi. Jamu merupakan makanan atau minuman sehat yang tidak melalui uji klinis dan sedangkan obat harus melewati uji klinis. Komisi IX menjamin bahwa RUU ini tidak akan mematikan industri lokal, termasuk jamu sebagai kekuatan budaya tanaman lokal,” ungkapnya Dede Yusuf.

Dalam rencana pemerintah, Industri farmasi menjadi salah satu prioritas sektor yang ditingkatkan di tahun 2018. Industri farmasi dianggap telah memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di tahun 2017, tercatat industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional tumbuh sebesar 6,85 persen dan memberikan kontribusi sebesar 0,48 persen, dengan nilai investasi yang meningkat sebesar 35,65 persen. Pada tahun yang sama, penambahan investasi di sektor farmasi telah mencapai Rp5,8 triliun. Pada kesempatan terpisah, ketua bidang industri Roy Lembong menjelaskan, "Pertumbuhan industri farmasi minus 2% tahun 2017 dan tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan Roadmaps yang kemarin dibuat sudah tidak sesuai dan perlu perbaikan". Pasalnya, kendati produksi meningkat dengan program JKN, penjualan secara nilai menurun karena harga jual yang rendah. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekjen GPFI sekaligus Ketua Umum PMMC Kendrariadi Suhanda," Betul minus 1.3 persen dan akumulatif dari tahun 2016 bisa mencapai minus 5 persen". Bahkan belum bisa memenuhi target 700 Triliun seperti ROADMAP INDUSTRI FARMASI 2025. Terlebih, beban industri farmasi bertambah dengan nilai tukar rupiah semakin melemah karena bahan baku 95% masih impor. Disela-sela wawancara dengan Diretur Eksekutif GPFI Darojatun Sanusi," Kita akan segera membuat revisi ROADMAP 2025 dengan situasi seperti sekarang ini, ROADMAP 2025 yang lalu dibuat dengan sebelum ada JKN".

Pemerintah mematok harga obat dengan rumusannya, pelaku farmasi mencoba untuk mendapatkan tender obat dengan menjatuhkan harga obat dibawah harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Ini mempunyai dampak yang serius untuk semuanya. Persaingan tingkat industri farmasi sudah semakin ketat untuk mendapatkan peluang dalam tender pengadaan obat di program JKN. Untuk mencapai tujuan sesuai ROADMAPS 2025 semakin pudar dan tidak sesuai tujuan yang digadang oleh asosiasi Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia(GPFI).Menurut ketua umum GPFI F. Tirto Kusnadi, diperlukan industri farmasi yang inovatif, penguasaan teknologi yang optimal, serta memenuhi kebutuhan obat terjangkau dan menyediakan bahan baku obat, kerjasama dengan industri farmasi lokal lainnya. Dalam keterangan beliau di seminar IPEX 2017, industri farmasi yang tidak melakukan inovasi akan semakin terpuruk dan bahkan semakain banyak yang gulung tikar. Irwan Hidayat, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk menjelaskan, dengan riset dan proses produksi yang memenuhi standar, bahan baku herbal adalah alternatif yang diperhitungkan untuk membentuk industri farmasi Indonesia yang inovatif. “Kami memahami bahwa inovasi dan keamanan produk adalah hal terpenting dalam membuat produk jamu berkualitas, karena itu kami selalu menerapkan cara-cara pembuatan obat tradisional terbaik hingga memperoleh kepercayaan masyarakat dan berkontribusi untuk meningkatkan industri farmasi Indonesia,”ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan menargetkan 30% bahan baku farmasi dapat dipenuhi dari dalam negeri pada 2030. Maura Linda Sitanggang, DirJend Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, mengatakan saat ini industri farmasi Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bahan baku obat impor, yaitu sekitar 95%. Investasi di sektor bahan baku obat menjadi pendorong utama untuk mencapai target tersebut. Untuk menarik lebih banyak investor, pemerintah telah menyiapkan insentif seperti pemotongan pajak bagi industri yang menanampan modal untk riset. Pemerintah memangkas perizinan untuk investasi di sektor industri yang selama ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Namun semua bisa berjalan dengan baik, bila semua ada sinkronisasi antar pemangku kepentingan.(tph/dbs)