JAKARTA, (PR).- Penyelesaian defisit BPJS seharusnya bisa selesai di tingkatan Kementerian Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tidak perlu sampai ditangani oleh presiden. Presiden Joko Widodo menyinggung hal tersebut ketika membuka Kongres XIV Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center, Rabu, 17 Oktober 2018. Dalam kesempatan itu ia menyindir Menteri Kesehatan Nila F Moelek dan Direktur Utama Fachmi Idris yang turut hadir. "Mestinya sudah rampunglah di Menkes, di Dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai presiden. Ini kebangetan sebetulnya. Kalau tahun depan masih diulang, kebangetan," katanya. Menurut dia, persoalan defisit BPJS itu sudah berlangsung sejak 3 tahun yang lalu. Dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun pun diberikan untuk menutup defisit, meskipun talangan itu dikatakan oleh beberapa pihak masih kurang.

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Ilham Oetama Marsis sempat menyebutkan, defisit BPJS pada akhir tahun ini diproyeksikan bisa mencapai Rp 16,4 triliun. Dengan demikian, masih ada kekurangan sekitar Rp 11,5 triliun setelah dana talangan dikucurkan. Jokowi menyatakan, seharusnya dibuat manajemen dan sistem yang jelas untuk mengatasi defisit BPJS. "(ada yang bilang) Pak, masih kurang. Kebutuhan bukan Rp 4,9 triliun. Lha, kok, enak banget ini. Kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga kepastian pembayaran RS ini jelas," ujarnya. Ia menambahkan, di sisi lain memahami bila BPJS menangani urusan yang tidak mudah. Jumlah rumah sakit yang ada jumlahnya ribuan, tersebar di 17.000 pulau, 514 kota/kabupaten dan 34 provinsi. "Saya sering marahi Pak Dirut BPJS. Tapi, dalam hati, saya tidak bisa keluarkan. Ini manajemen negara sebesar kita gak mudah. Artinya, Dirut BPJS mengurus berapa ribu RS. Tapi, sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," katanya.

Kunjungan dadakan

Menurut Jokowi, dirinya kerap mendatangi rumah sakit tanpa memberitahukan protokol. Ia menyebutkan ketika berkunjung ke Bandung, menyempatkan ke RS Hasan Sadikin untuk memeriksa pelayanan kesehatan. Begitu juga ketika sedang kunjungan ke Nabire, Papua, ia menyempatkan melihat pelayanan RS. Dalam kunjungan dadakannya itu ia pun mengaku tidak pernah mengikutsertakan Menkes dan Dirut BPJS. Tujuannya supaya Dirut RS bisa leluasa bicara. “Saya ingin kontrol, ingin cek dan suaranya, ‘Pak ini hutang kita sudah puluhan milyar belum dibayar’, ngerti saya. Jadi, Pak Dirut RS tidak usah bicara banyak di media, saya sudah mengerti,” katanya. Saat membuka kongres, Jokowi juga menyebutkan data klaim BPJS Kesehatan. Data tersebut menunjukkan klaim BPJS untuk pengobatan penyakit katastropik semakin meningkat.

Tahun 2017, klaim kasus untuk penyakit jantung mencapai Rp 9,25 triliun, klaim untuk pengobatan kanker Rp 3 triliun, klaim untuk gagal ginjal Rp 2,2 triliun, klaim untuk penanganan stroke Rp2,2 triliun. Selain itu, klaim yang masuk ke BPJS untuk penanganan penyakit nonkatastropik juga cukup besar. Ia menyebutkan, klaim operasi katarak mencapai Rp 2,6 triliun. Klaim untuk fisioterapi juga dikatakannya hampir menyentuh Rp 1 triliun atau tepatnya Rp 965 miliar. Dari data tersebut, ia mengatakan, bahwa mempromosikan gaya hidup sehat harus dilakukan dan tidak kalah penting dibanding mengobati penyakit. "Mempromosikan gaya hidup sehat juga sangat utama agar kualitas SDM kita prima dan masyarakat bisa mengaktualisasikan kapasitasnya untuk membangun bangsa ini," tuturnya.***